DKISP KABUPATEN PASER IKUTI RAKOR SPBE PROV. KALTIM TAHUN 2023

DKISP KABUPATEN PASER IKUTI RAKOR SPBE PROV. KALTIM TAHUN 2023

Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Hj. Ina Rosana, S.Pi, MM didampingi oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Ir. Mulyadi Rahman, ST, MM dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Arif Triwardoyo, S. Kom menghadiri Rapat Koordinasi SPBE Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk persiapan dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tahun 2023 serta dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SPBE di Provinsi Kalimantan Timur. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut mengundang seluruh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan selama 2 hari (12 -13 Juli 2023) bertempat  di Hotel Mercure Samarinda.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dra. Sri Wahyuni, M. PP menekankan bawah dalam penyajian data dukung Evaluasi SPBE di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut mengingat indeks evaluasi SPBE khususnya pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih tergolong cukup rendah.

“Kalau kita melihat kemampuan provinsi maupun kabupaten/kota di dalam bidang layanan khususnya Pelayanan publik, sebagai contoh kota samarinda merupakan salah satu kota yang mendapatkan penghargaan dengan kategori pelayanan publik terbaik, namun indeks SPBE yang di dapat masih rendah artinya secara implementasi sudah baik, tetapi penyajian dokumen, penyiapan data dukung masih bermasalah, perlu dirapikan, perlu atensi dari masing masing pimpinan dan juga perlu dukungan dari staf teknis lainnya,” ujar Sri Wahyuni.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim juga mengharapkan dengan adanya Rapat Koordinasi ini masing masing Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memiliki persepsi yang sama dalam penyajian data pada masing masing indikator SPBE sehingga penilaian indeks SPBE Kabupaten/Kota dapat lebih meningkat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur H.M. Faisal, S.Sos menyampaikan bahwa melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan proses implementasi SPBE di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik sebagai perwujudan dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel demi meningkatnya kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada hari pertama pelaksanaan Rapat Koordinasi SPBE menghadirkan narasumber Bapak Andi Yuniantoro dari Konsultan SPBE INIXINDO Jogjakarta. Dalam pemaparannya Andi Yuniantoro menjelaskan trik dan tips pengisian 47 indikator SPBE serta penjelasan dari berbagai indikator SPBE.

Dalam penjelasannya Andi Yuniantoro menjelaskan bahwa output yang dihasilkan oleh SPBE adalah pelayanan. Filosofi dasar dalam tingkat kematangan domain layanan adalah pada domain kebijakan, harus jelas apakah mandat yang disusun sudah benar, kemudian di domain tata Kelola dan domain manajemen apakah eksekusinya sudah benar (terencana, terpedomani dan direviu berkala) serta di domain layanan apakah pemanfaatan system elektroniknya sudah maksimal. Jika keempat domain layanan tersebut sudah matang maka dapat dipastikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah tersebut telah berjalan dengan baik.

Pada hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi SPBE menghadirkan Bapak Soni Fajar Surya G. yang merupakan Ketua Tim Asesor SPBE Kemenpan RB. Dalam paparannya Soni menjelaskan bahwa pelaksanaan SPBE bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimana sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo implementasi dari Reformasi Birokrasi  adalah birokrasi yang berdampak, yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat, Reformasi Birokrasi yang bukan sekedar tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat.

Arahan dari Presiden tersebut diterjemahkan oleh Kementerian PAN RB ke dalam beberapa Program prioritas yaitu, Pemangkasan Proses Bisnis Layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan PNS, Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 kluster prioritas, Transformasi Profesionalisme ASN berbasis Digital (meliputi penyederhanaan Birokrasi dan Jabatan Fungsional) dan penataan tenaga Non-ASN (Honorer), Akselerasi pembentukan Mall Pelayanan Publik/MPP dan MPP Digital di seluruh Indonesia, Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata Kelola dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua serta Transformasi Sistem Pendidikan ASN mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi Tematik. (MR-AI)

Related Posts

Mari Berdiskusi