Selamat Datang di Website SPBE dan Manajemen Pengetahuan Kabupaten Paser

Selamat Datang di Website SPBE dan Manajemen Pengetahuan Kabupaten Paser
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara umum pemanfaatan IT dalam menunjang pelayanan publik pada pemerintah daerah telah didukung oleh pemerintah pusat melalui kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan suatu proses kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Proses penilaian terhadap evaluasi dilakukan dengan mengacu pada pengukuran tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis pada metode e-Government Maturity Model (eMM) yang terdiri dari 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator SPBE seperti pada tabel sebagai berikut:

Domain Aspek Indikator Deskripsi
Domain 1: Kebijakan SPBE Aspek 1: Kebijakan Tata Kelola Indikator 1 Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
    Indikator 2 Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi
    Indikator 3 Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
    Indikator 4 Kebijakan Anggaran dan Belanja IT
    Indikator 5 Kebijakan Pengoperasian Pusat Data
    Indikator 6 Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi
    Indikator 7 Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
  Aspek 2: Kebijakan Layanan Indikator 8 Kebijakan Layanan Naskah Dinas
    Indikator 9 Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian
    Indikator 10 Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
    Indikator 11 Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan
    Indikator 12 Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja
    Indikator 13 Kebijakan Layanan Pengadaan
    Indikator 14 Kebijakan Layanan Pengaduan Publik
    Indikator 15 Kebijakan Layanan JDIH
    Indikator 16 Kebijakan Layanan Whistle Blowing System
    Indikator 17 Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah
Domain 2: Tata Kelola SPBE Aspek 3: Kelembagaan Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
    Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
  Aspek 4: Strategi dan Perencanaan Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
    Indikator 21 Anggaran dan Belanja IT
  Aspek 5: Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data
    Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi
    Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3: Layanan SPBE Aspek 6: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator 25 Layanan Naskah Dinas
    Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian
    Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan
    Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran
    Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
    Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
    Indikator 31 Layanan Pengadaan
  Aspek 7: Layanan Publik Berbasis Elektronik Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik
    Indikator 33 Layanan JDIH
    Indikator 34 Layanan Whistle Blowing System
    Indikator 35 Layanan Publik Instansi Pemerintah

Visi SPBE

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, visi dari SPBE adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. 

Visi tersebut menjadi acuan pelaksanaan SPBE yang terpadu, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Selain  itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Misi SPBE

Dalam mencapai visi, SPBE punya sejumlah misi, antara lain:

  1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. 
  1. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. 
  1. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
  1. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE

Dengan visi dan misi SPBE, tujuan dari implementasi SPBE antara lain:

  1.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
  1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
  1. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE antara lain:

  1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien. 
  1. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna. 
  1. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
  1. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE

Koordinasi SPBE

Dalam implementasi SPBE, dibutuhkan keterpaduan antara tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mewujudkannya, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri PPN/Bappenas, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Manajemen Pengetahuan SPBE adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Related Posts

Mari Berdiskusi